Zona Today - Partai Golkar mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Adies Kadir dari jabatannya sebagai Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua DPR. Keputusan ini berlaku efektif mulai 1 September 2025 setelah surat resmi ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia bersama Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji.

Langkah drastis ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab moral Golkar di tengah gelombang protes nasional menolak tunjangan DPR yang meluas hingga memicu kerusuhan di berbagai daerah. Menurut Sarmuji, keputusan tersebut menegaskan bahwa partai harus menjunjung tinggi etika politik, disiplin kader, serta kepedulian terhadap suara rakyat.

“Golkar selalu berada di garis depan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Penonaktifan ini menjadi bukti bahwa kami tidak mentolerir pernyataan atau sikap yang dapat menambah ketegangan di tengah situasi yang sensitif,” jelas Sarmuji.

• Prabowo Putuskan Pemangkasan Tunjangan DPR, Tegaskan Aparat Siap Bertindak Tegas Hadapi Perusuh0
• PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari Kursi DPR Usai Aksi Tak Sensitif0
• Rumah Ahmad Sahroni di Tanjung Priok Dijarah Massa Usai Pernyataan Kontroversial0
• NasDem Nonaktifkan Ahmad Sahroni sebagai Anggota DPR Usai Kontroversi Orang Tolol 0
• TikTok Tangguhkan Fitur Live di Indonesia Usai Bentrokan Demonstran0

Kontroversi yang menyeret Adies Kadir berawal dari komentarnya mengenai tunjangan rumah dinas anggota DPR, yang dinilai publik sebagai bentuk ketidakpekaan di saat rakyat menghadapi tekanan ekonomi. Ucapannya kemudian menjadi bahan bakar protes besar-besaran yang dalam beberapa pekan terakhir bahkan berujung pada bentrokan, kerusakan fasilitas umum, hingga jatuhnya korban jiwa.

Penonaktifan Adies menambah daftar panjang politisi yang dicopot partainya akibat krisis politik ini. Sebelumnya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari NasDem, serta Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, juga dinonaktifkan usai pernyataan maupun sikap mereka memicu kontroversi di tengah gelombang demonstrasi.

Pengamat politik menilai, keputusan Golkar ini adalah langkah strategis untuk menyelamatkan citra partai sekaligus meredam amarah publik. “Dalam situasi krisis, partai perlu menunjukkan keberpihakan moral pada masyarakat. Penonaktifan kader yang dianggap menambah masalah adalah langkah yang realistis,” ungkap salah satu analis politik.

Meski begitu, langkah ini belum tentu mampu langsung meredakan gejolak di jalanan. Aksi mahasiswa dan masyarakat sipil dijadwalkan kembali berlangsung dalam pekan mendatang, dengan tuntutan lebih besar, yakni pembenahan menyeluruh pada sistem tunjangan DPR dan reformasi parlemen.

Hashtag : #Zona #Today #ZonaToday #zonatoday.com #Golkar #AdiesKadir #NonaktifDPR #EtikaPolitik #ProtesNasional #ZonaTodayNews #ReformasiParlemen #Demo2025 #PolitikIndonesia #ZonaTodayUpdate