Geotagging dalam Digitalisasi Layanan Pertanahan: Antara Kemanfaatan Teknologi, Keadilan, dan Etika
Digitalisasi layanan pertanahan melalui geotagging menawarkan kemudahan administrasi. Namun, penerapannya perlu disertai kepastian hukum, perlindungan data pribadi, dan pembagian tanggung jawab yang adil.

By Redaksi ZN 18 Nov 2026, 11:08:15 WIB Komunitas
Geotagging dalam Digitalisasi Layanan Pertanahan: Antara Kemanfaatan Teknologi, Keadilan, dan Etika

Oleh: Yuni Wijayanti, SH,. M.Kn | Rubrik Opini

Zona Today, Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk di bidang pertanahan. Digitalisasi layanan pertanahan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi data, serta memberikan kepastian informasi mengenai objek tanah.

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pertanahan adalah geotagging, yaitu pemberian informasi geografis berupa koordinat lokasi terhadap suatu objek melalui perangkat digital. Dalam praktik pelayanan pertanahan, geotagging dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi lokasi bidang tanah dan mendukung kesesuaian informasi objek tanah dengan data yang tersimpan dalam sistem pertanahan.

Penerapan geotagging semakin relevan seiring dengan pengembangan layanan pertanahan digital. Hukumonline pada 15 September 2026 memberitakan penerapan Layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) di 17 Kantor Pertanahan. Dalam pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa geotagging digunakan untuk membantu memastikan kesesuaian posisi bidang tanah dengan data yang tercatat dalam sistem melalui aplikasi Sentuh Tanahku.

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa teknologi geotagging mulai menjadi bagian dari transformasi pelayanan pertanahan. Namun, kemajuan teknologi tidak cukup dinilai berdasarkan kemampuannya mempercepat pelayanan. Penerapannya juga harus diuji berdasarkan nilai moral, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat.

Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah penerapan geotagging telah memiliki dasar kewenangan dan prosedur yang jelas? Apakah manfaat teknologi tersebut sebanding dengan beban dan risiko yang mungkin ditimbulkan? Bagaimana keadilan dan tanggung jawab hukum dibagi antara BPN, PPAT, dan pemegang hak atas tanah?

Teknologi seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat pelayanan dan kepastian hukum, bukan justru menciptakan ketidakpastian atau memindahkan beban tanggung jawab secara tidak adil kepada masyarakat maupun PPAT.

Menurut saya, digitalisasi layanan pertanahan harus menempatkan manusia dan perlindungan hak sebagai tujuan utama.

Geotagging sebagai Inovasi dan Tantangan Hukum

Secara teknis, geotagging memiliki manfaat dalam mendukung identifikasi lokasi bidang tanah. Informasi koordinat dapat membantu pencocokan data, meningkatkan ketepatan informasi lokasi, serta menjadi instrumen pendukung dalam pengembangan basis data pertanahan yang lebih terintegrasi.

Dari sisi pelayanan publik, penggunaan teknologi tersebut patut diapresiasi karena dapat mendukung modernisasi administrasi pertanahan. Akan tetapi, perlu dibedakan antara manfaat teknis geotagging dan kedudukannya sebagai persyaratan dalam suatu prosedur pelayanan.

Suatu teknologi dapat memberikan manfaat, tetapi manfaat tersebut tidak dengan sendirinya melahirkan kewenangan untuk mewajibkan penggunaannya. Apabila geotagging dijadikan persyaratan dalam proses pelayanan pertanahan, harus terdapat kejelasan mengenai dasar kewenangan, tujuan penerapan, prosedur pelaksanaan, standar teknis, serta akibat hukum apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi.

Persoalan ini penting bagi PPAT yang menjalankan tugas jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apabila suatu tahapan teknis menjadi penentu dapat atau tidaknya pelayanan dilanjutkan, kedudukan dan dasar pengaturannya perlu dipahami secara jelas.

Dengan demikian, persoalan geotagging bukanlah persoalan menerima atau menolak kemajuan teknologi. Persoalan utamanya adalah bagaimana teknologi tersebut diterapkan secara sah, adil, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis Aksiologis: Menguji Kemanfaatan dan Keadilan Teknologi

Dalam filsafat ilmu, aksiologi membahas nilai, manfaat, tujuan, dan tanggung jawab moral dari ilmu pengetahuan serta penerapannya. Aksiologi tidak hanya mempertanyakan apakah suatu teknologi dapat digunakan, tetapi juga apakah penggunaannya memberikan manfaat dan dapat dibenarkan secara moral.

Dalam konteks geotagging, terdapat tiga nilai utama yang perlu diperhatikan.

1. Kemanfaatan: Perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham

Jeremy Bentham melalui pemikiran utilitarianisme menempatkan kemanfaatan sebagai ukuran moral suatu tindakan atau kebijakan. Suatu kebijakan dinilai baik apabila menghasilkan manfaat yang lebih besar dan mengurangi kerugian bagi masyarakat.

Apabila teori tersebut diterapkan terhadap geotagging, penggunaan teknologi ini dapat dinilai positif sepanjang mampu meningkatkan akurasi informasi lokasi, mengurangi kesalahan administrasi, dan mendukung kualitas pelayanan pertanahan.

Namun, penilaian kemanfaatan tidak boleh hanya melihat keuntungan dari sisi penyelenggara pelayanan. Harus diperhitungkan pula beban yang mungkin timbul bagi masyarakat dan PPAT, seperti biaya tambahan, keterlambatan pelayanan, kesalahan pengambilan koordinat, keterbatasan akses teknologi, dan risiko penyalahgunaan data.

Oleh karena itu, penerapan geotagging harus memenuhi prinsip kebutuhan dan proporsionalitas. Penggunaan teknologi harus benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan pelayanan dan tidak boleh menimbulkan beban yang lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan.

Dari perspektif ini, kebijakan digital tidak otomatis menjadi kebijakan yang baik hanya karena mempercepat pekerjaan administrasi. Kebijakan tersebut baru dapat dinilai bermanfaat apabila efisiensi pelayanan berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat.

2. Keadilan: Perspektif John Rawls

John Rawls dalam teori keadilannya menekankan pentingnya prinsip keadilan dan perlakuan yang setara, termasuk perhatian terhadap pihak-pihak yang berada dalam posisi kurang menguntungkan.

Pemikiran tersebut relevan dalam penerapan geotagging karena tidak seluruh masyarakat memiliki kemampuan dan akses teknologi yang sama. Persyaratan digital tidak boleh menyebabkan masyarakat yang mempunyai keterbatasan perangkat, jaringan internet, atau pemahaman teknologi kehilangan kesempatan untuk memperoleh pelayanan pertanahan secara wajar.

Keadilan juga harus diperhatikan dalam hubungan antara BPN dan PPAT. Apabila PPAT diwajibkan melakukan tahapan geotagging, harus tersedia standar teknis, petunjuk pelaksanaan, kejelasan kewenangan, dan batas tanggung jawab.

PPAT tidak seharusnya dibebani tanggung jawab atas kesalahan sistem, ketidakakuratan basis data, atau gangguan teknologi yang berada di luar kewenangannya. Setiap pihak harus bertanggung jawab sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Dengan demikian, keadilan dalam digitalisasi pertanahan bukan berarti meniadakan persyaratan teknis, melainkan memastikan bahwa persyaratan tersebut diterapkan secara wajar, mempunyai dasar hukum yang jelas, dan tidak membebani salah satu pihak secara tidak proporsional.

3. Etika: Tanggung Jawab Moral dalam Penggunaan Teknologi

Penggunaan teknologi harus tetap menghormati martabat manusia, hak privasi, dan kepentingan masyarakat. Teknologi tidak boleh dipandang sebagai sistem yang berdiri sendiri tanpa memperhatikan hak orang yang menjadi objek pengelolaan data.

Dalam penerapan geotagging, informasi lokasi yang dikaitkan dengan identitas pemegang hak dapat memberikan gambaran mengenai kepemilikan aset seseorang. Karena itu, pengumpulan, penyimpanan, pengiriman, dan penggunaan informasi tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab.

Etika menuntut adanya keterbukaan mengenai tujuan pengumpulan data, pembatasan akses, keamanan penyimpanan, dan kejelasan pihak yang bertanggung jawab. Data yang diperoleh untuk kepentingan pelayanan pertanahan tidak seharusnya digunakan untuk tujuan lain tanpa dasar pemrosesan yang sah.

Dengan demikian, teknologi yang beretika bukan sekadar teknologi yang berfungsi dengan baik, melainkan teknologi yang penggunaannya menghormati hak dan kepentingan manusia.

Nilai Moral dalam Peraturan Perundang-undangan

Penerapan nilai moral dalam digitalisasi pertanahan perlu tercermin dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu landasan hukum yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pelindungan data pribadi bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan informasi, tetapi merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak pribadi manusia.

Pasal 16 UU Pelindungan Data Pribadi mengatur prinsip pemrosesan data pribadi, antara lain pengumpulan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, transparan, sesuai tujuan, serta memperhatikan keamanan dan akuntabilitas. Sementara itu, Pasal 20 mengatur kewajiban pengendali data pribadi untuk memiliki dasar pemrosesan data pribadi. Ketentuan tersebut memiliki relevansi dalam penerapan geotagging. Informasi koordinat lokasi yang dapat dikaitkan dengan seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi harus diproses dengan memperhatikan ketentuan pelindungan data pribadi.

Di sinilah nilai moral dalam hukum menjadi penting. Prinsip transparansi mencerminkan nilai kejujuran dan keterbukaan. Prinsip pembatasan tujuan mencerminkan penghormatan terhadap hak individu. Prinsip keamanan dan akuntabilitas mencerminkan tanggung jawab pihak yang melakukan pemrosesan data.

Selain itu, Pasal 20 UU Pelindungan Data Pribadi mengakui beberapa dasar pemrosesan data, termasuk pemenuhan kewajiban hukum dan pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum atau pelayanan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya, pemrosesan data untuk pelayanan publik dapat dilakukan sepanjang memenuhi dasar hukum dan persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Namun, UU Pelindungan Data Pribadi tidak dengan sendirinya menjadi dasar kewenangan untuk mewajibkan geotagging. Kewenangan dan kedudukan geotagging sebagai bagian dari prosedur pelayanan pertanahan tetap harus diuji berdasarkan peraturan pertanahan dan ketentuan administrasi pemerintahan yang relevan.

Menurut saya, inilah hubungan penting antara hukum dan moralitas. Peraturan tidak cukup hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menggunakan teknologi, tetapi juga harus memastikan bahwa kewenangan tersebut dijalankan secara adil, transparan, proporsional, dan bertanggung jawab.

Kepastian Hukum dan Tanggung Jawab BPN serta PPAT

Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan dan persyaratan pelayanan publik harus mempunyai dasar kewenangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan meningkatkan efisiensi pelayanan tidak boleh mengesampingkan prinsip legalitas.

BPN sebagai penyelenggara pelayanan pertanahan perlu memastikan bahwa penerapan geotagging mempunyai dasar kewenangan dan prosedur yang jelas. Apabila teknologi tersebut digunakan sebagai persyaratan dalam proses pengecekan sertipikat, perlu dijelaskan tujuan penerapan, standar pengambilan data, mekanisme validasi, dan akibat apabila terjadi kendala teknis.

Di sisi lain, PPAT menjalankan tugas berdasarkan kewenangan dan kewajiban yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap tahapan teknis yang dibebankan kepada PPAT harus disertai pedoman yang jelas dan dapat dilaksanakan. Pembagian tanggung jawab harus mempertimbangkan siapa yang melakukan pengambilan data, siapa yang menentukan tujuan pemrosesan, siapa yang mengelola sistem, dan siapa yang mempunyai kewenangan mengakses serta menggunakan informasi tersebut.

Apabila terjadi kesalahan koordinat, gangguan sistem, atau ketidaksesuaian data, harus tersedia mekanisme koreksi dan penyelesaian yang adil. Jangan sampai PPAT atau pemegang hak atas tanah menanggung akibat dari kesalahan teknis yang tidak berada dalam kendalinya.

Kepastian hukum dalam penerapan geotagging dengan demikian harus mencakup kejelasan kewenangan, prosedur, standar teknis, perlindungan data, dan pertanggungjawaban hukum.

Mewujudkan Digitalisasi Pertanahan yang Berkeadilan dan Beretika

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan geotagging pada pelayanan pertanahan.

Pertama, perlu dipastikan adanya dasar kewenangan yang jelas mengenai kedudukan geotagging dalam prosedur pelayanan pertanahan. Persyaratan teknis harus mempunyai tujuan yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kedua, perlu ditetapkan standar teknis yang seragam mengenai pengambilan koordinat, akurasi lokasi, tata cara pengunggahan, validasi data, dan penanganan kesalahan teknis.

Ketiga, pelindungan data pribadi harus menjadi bagian dari desain sistem digital pertanahan melalui pembatasan akses, pengamanan penyimpanan, pencatatan penggunaan data, dan mekanisme pengaduan.

Keempat, perlu ada pembagian tanggung jawab yang proporsional antara BPN, PPAT, dan pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan sistem elektronik.

Kelima, penerapan teknologi harus memperhatikan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses digital agar digitalisasi tidak menimbulkan diskriminasi dalam pelayanan pertanahan.

Keenam, perlu tersedia mekanisme evaluasi terhadap penerapan geotagging sehingga manfaat, efektivitas, dan dampaknya terhadap masyarakat dapat dinilai secara berkala.

Rekomendasi tersebut bukan dimaksudkan untuk menghambat inovasi teknologi, melainkan untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi berjalan seiring dengan perlindungan hak dan kepastian hukum.

Penutup

Digitalisasi layanan pertanahan melalui geotagging merupakan inovasi yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan, akurasi informasi, dan efektivitas administrasi pertanahan. Namun, penerapan teknologi tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada kemudahan sistem dan percepatan pelayanan.

Dari perspektif aksiologis, geotagging harus dinilai berdasarkan nilai kemanfaatan, keadilan, dan tanggung jawab moral. Pemikiran utilitarianisme Jeremy Bentham mengingatkan bahwa kebijakan harus menghasilkan manfaat yang lebih besar daripada kerugiannya. Sementara itu, teori keadilan John Rawls mengingatkan bahwa kemajuan teknologi harus diterapkan secara adil dan tidak mengorbankan pihak yang berada dalam posisi kurang menguntungkan.

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi juga menunjukkan bahwa kemajuan teknologi harus tetap menghormati hak pribadi manusia melalui prinsip keabsahan, transparansi, keamanan, dan akuntabilitas pemrosesan data.

Menurut saya, geotagging dapat menjadi instrumen yang bermanfaat dalam pelayanan pertanahan sepanjang penerapannya mempunyai dasar hukum yang jelas, prosedur yang transparan, standar teknis yang terukur, dan pembagian tanggung jawab yang proporsional.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan digitalisasi layanan pertanahan bukan hanya seberapa cepat suatu proses administrasi dapat diselesaikan, tetapi juga seberapa jauh teknologi tersebut mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak masyarakat. Teknologi harus ditempatkan sebagai alat untuk melayani manusia, bukan manusia yang dipaksa menanggung seluruh konsekuensi dari penerapan teknologi.

Tag: #Opini #Geotagging #DigitalisasiPertanahan #HukumPertanahan #PerlindunganDataPribadi #KepastianHukum #PPAT #ZonaToday




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment